Penulis setuju dengan Demontrasi atau unjuk rasa jangan lah anarkis atau sebagai masyarakat harus mengikuti aturan yang sudah di sepakati. Jelas unjuk rasa dengan merusak fasilitas umum akan sangat merugikan kita.
Mahasiswa sebagai Garda terdepan dalam perubahan suatu negara tentu lah memahami hal-hal tersebut.
Penulis juga mengerti mengapa unjuk rasa akhir berujung anarkis bentrok dengan aparat negara. Karena sangat sulit mengatur masa yang sudah tumpah ruah yang mungkin saja emosi dan sudah di susupi oleh provokator yang mengingin kan Indonesia dalam keadaan kacau balau.
Yang menjadi masalah adalah Aksi Demo yang damai dapat menjamin pemerintah mau mendengar dan melaksanakan permintaan. Di mana sekarang ini pemerintah sudah menerapkan dalam menangani demo dengan prinsip "Anjing Menggonggong Khafilah berlalu".
Dengan Jargon silakan Demonstrasi atau unjuk rasa dengan damai, di persilakan dan di lindungi undang-undang. "Menggongong lah kalian sekeras-keras nya, asal jangan mengigit" dan dalam tanda kutip lagi "EGP =EMANG GUE PIKIRIN"
Di sinilah yang menjadi masalah,di mana suara para pendemontrasi tidak di dengar atau tidak di indahkan oleh pemerintah.Maka timbul lah anarkis di mana pemerintah lah yang memulai Anarkis terhadap suara-suara yang meminta pemerintah mendengarkan tuntutan masyarakat.
Apakah sah melakukan Anarkis dalam unjuk rasa tersebut? menurut saya Sah. Bila pemerintah tidak mampu menjalankan tugas nya sesuai dengan yang telah di amanatkan masyarakat kepada pemerintah.
masih ingat tahun 1998 terjadi anarkis di mana-mana dan itu sah-sah saja, dengan tanda kutip "Anarkis penjarahan tidak termasuk dalam hitungan saya, bagi saya itu ada kriminal murni."
Anarkis yang saya maksud saya adalah melumpuh aset-aset vital untuk memberikan tekanan kepada pemerintah. Karena dengan cara melumpuh kan aset-aset penting maka akan ada tekanan dari seluruh masyarakat maupun dari luar untuk segera meredam unjuk rasa yang tentu saja dengan cara mendengar apa mau nya pengunjuk rasa.
No comments:
Post a Comment