Pemerintah dalam beberapa hari ini berusaha untuk menjelaskan mengapa perlu menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Mulai dari naik nya harga minyak dunia hingga devisit nya anggaran APBN tahun ini. Beberapa ekonom pun sudah mematahkan pendapat pemerintah bahwa APBN masih aman.
Dengan tambahan embel-embel bahwa subsidi hanya untuk masyarakat tak mampu, maka demi rasa keadilan subsidi di kurangi agar bisa di berikan ke pada masyarakat yang memang patut di subsidi melalui BLT atau BLTS. Secara logika alasan ini pun tetap saja memberikan subsidi kepada yang mampu. sebab BBM tetap di subsidi. Solusi nya hilangkan subsidi BBM.
Tidak mau habis akal pemerintah juga memberikan alasan bahwa dengan naik nya harga BBM akan memaksa masyarakat beralih ke energi alternatif (gas, briket , batu bara dll). Jelas di sini pemerintah membankan permasalahan kepada masyarakat awam. sedangkan pemerintah sendiri tidak mau memakai energi alternatif tersebut.
Di mulai dari kendaraan pemerintah sampai mesin-mesin yang di pakai untuk kebutuhan masyarakat seperti mesin pembangkit tenaga listrik atau mesin yang di gunakan untuk kepentingan masyarakat. tetap saja menggunakan tenaga disel atau mesin yang menggunakan bensin.
Jelas di sini pemerintah tidak mempunyai visi dan misi yang jelas.
Belum lagi demi meloloskan kenaikan harga BBM maka Undang-Undang APBN Pasal 7 tentang migas harus di cabut terlebih dahulu. Di mana sepertinya undang-undang yang di buat tersebut tidak mempunyai arti apa-apa bila tidak dapat di laksanakan maka dengan gampang saja di cabut.
Tentu tidak bijak bila masyarakat indonesia membiarkan saja masalah pencabutan undang-undang bila pemerintah tidak sanggup melaksankan maka semua undang-undang yang tidak dapat di laksanakan di cabut. Demi kenyamanan penguasa. Dimana seharusnya pemerintah memang berada di zona yang sangat tidak nyaman. Meminjam kutipan Bapak Presiden SBY "Tanya saja kepada Presiden di dunia mana ada Presiden yang merasa nyaman sebagai seorang Presiden" :)
No comments:
Post a Comment