IMF Pinjam Uang Indonesia

-Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan.
-Alasan lain ketidakpatutan pemberian pinjaman tersebut, tambah Gunawan, juga karena tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dimana dengan tegas menyatakan bahwa tujuan pendirian Indonesia adalah untuk turut serta menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia

Selama ini, sebut dia, IMF telah memberikan resep yang keliru dan mengakibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia tidak bisa keluar dari krisis. Indonesia misalnya, hingga kini belum bisa keluar dari krisis keuangan 1997, dan malah berbagai resep yang disodorkan IMF membuat APBN kita semakin terjerat utang luar negeri.

Setiap tahunnya kita membayar utang, tapi bunga utangnya justru semakin membesar. Lebih para lagi, jelas dia, letter of intent Indonesia-IMF telah membawa liberalisasi keuangan dan kekayaan alam. Sehingga keuangan negara dan kekayaan alam kita tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat karena dibawa keluar oleh perusahaan-perusahaan transnasional, lembaga-lembaga keuangan internasional, dan negara-negara barat.

"Ini pengalaman buruk, sangat tidak patut bagi pemerintahan SBY untuk memberikan bantuan keuangan kepada IMF," tegasnya.

Selain itu, lanjut Gunawan, juga karena negara ini masih butuh banyak alokasi anggara untuk pertahanan, keamanan dan kesejahteraan negara dan rakyat.

--------------------------------------------------------------------------
Sumber = http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=69202.

Indonesia Pinjami Uang ke IMF

Berdasarkan berita yang saya baca di media online dan melihat pembahasan di metro tv. Ternyata semua penolakan yang diakibatkan trauma terhadap kebijakan yang pernah di buat oleh IMF terhadap Indonesia.

Celakanya malah dikaitkan dengan pelanggaran pembukaan UUD 1945. Jaka sembung pake golok gak nyambung GOBLOok. Dengan kebijakan apakah indonesia akan menyumbang dana sebesar 1 milyar dollar tersebut atau tidak. Kritis si boleh-boleh aja.. tapi jangan asal asbun lah pak. apalagi nyebut-nyebut UUD 1945.

Bila ingin berbicara di dunia international maka seharus nya indonesia seharusnya meminjamkan uang tersebut. Baru indonesia setidaknya dapat menyetir kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh IMF di kemudian hari. Sehingga tidak mudah di dikte oleh IMF itu sendiri. Punya modal baru bisa ngomong.

Dan jangan liat IMF nya tapi liat partispasi indonesia dan negara yang akan di bantu. Toh... uang tersebut hanya di pinjam. Dan jangan berlagak Indonesia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negar-negara lain. baik itu bilateral maupun multilateral semua nya itu perlu.

Jangan mengkritisi pemerintahan dengan emosi yang membabi buta atau akibat paranoid yang tidak jelas. Inti nya saya setuju bila pemerintah meminjamkan dana tersebut, ya tentu indonesia harus memberikan persyaratan yang bisa menguntungkan indonesia dan negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi.

Buat Metro tv jangan giring masyarakat dalam opini yang tidak jelas, seperti hanya untuk meninju pemerintahan tanpa juntrungan yang gak jelas.

GILANYA PEMERINTAH AJAKAN GANTI NASI

Baru perhatikan ada nya iklan ajakan untuk mengganti nasi sebagai makanan pokok. Ntah program dari mana saya tidak tahu tapi sungguh gila pemerintahan sekarang ini. Kenapa saya bilang gila, gendeng dan sinting. Yups... menurut saya memang seperti itulah pemerintahan sekarang ini baik di pusat maupun di daerah.

Setiap kali tidak sanggup mengatasi masalah maka rakyat lah yang di ajak bersusah atau menderita. Negara selalu menjadikan rakyat bemper paling depan untuk segala sesuatu yang mereka tidak sanggup untuk mengatasi atau tidak sanggup memenuhi amanat yang di berikan kepada nya.

TagLine yang di bawakan Tukul Arwana "Sudah kah ada mengganti Nasi Anda" gila benar itu iklan. Gak sanggup ngasi makan rakyat lagi nampak nya pemerintahan yang sekarang ini. Sampe-sampe beras atau Nasi pun tidak sanggup di penuhi. Saraf.... naek tensi saya melihat iklan tersebut.

Bentar lagi ada iklan ajakan dari pemerintah "Sudah kah.. anda mengganti baju anda dengan Goni Beras" .
atau "Sudah kah anda mengganti Nasi dengan Batu Kerikil".

Ada lagi di beberapa daerah yang mengajak 1 hari tanpa nasi. Buat apalah ajakan seperti itu. Bukan nya mengajak untuk mengembangkan pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Malah di ajak bersusah rakyat nya sinting saya bilang itu gubernur.

Saya sangat setuju untuk program penghematan. Tapi bukan hal-hal seperti ajakan tanpa makan nasi 1 hari lah atau seminggulah. Di mana esensi penghematan yang di dapat dari tidak makan nasi atau pun mengganti nasi dengan bahan laen... ?????. Saya saran kan pemerintah atau pemda yang membuat kebijakan tersebut untuk mencabut nya. Jangan nampakan kebodohan mu.

Berhematlah dengan sesuatu yang tidak bisa di perbaharui. Tapi juga bukan arti kita bisa membuang-membuang beras atau nasi sesuka kita.

Ajakan hemat energi saya rasa itu lebih bijak dari pada anda di suruh makan singkong. Buang-buang biaya iklan.

Pemda yang menerapkan 1 hari tanpa makan nasi... wkwkwkwkwkw ... koq bisa anda di pilih menjadi seorang pemimpin. Ya sudahlah lanjutkan kebodohan mu.
tapi saran saya lebih baik anda mengembangkan pertanian kalo tidak sanggup beri makan rakyat yang anda pimpin. Sekian terima kasih.

Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila ?

Apakah Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila ?

 

Apakah Negara Indonesia Masih menerapkan ideologi Pancasila ???
Apakah Pemerintah Indonesia menjalankan falsafah pancasila ???
Apakah Indonesia bertekad mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ???
Apakah Pemerintah dan Aparat Negara menginginkan Indonesia berdasarkan Pancasila ???
Apakah Aturan-aturan di pusat dan didaerah berdasarkan Pancasila ?
Apakah Otonomi daerah akan meniadakan Pancasila ????

Melihat pidato wakil presiden pada hari ini, membuat saya bertanya banyak hal tentang Indonesia berazaskan Pancasila. Diatas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya.

Inti dari Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika yang sepengertian saya beragam, berbeda, tidak sama/serupa tetapi satu.

Sekedar mengingatkan untuk diri saya sendiri, Isi dari Pancasila adalah sebagai berikut :
     
           PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Kita semua tahu bahwa undang-undang dasar '45, undang-undang dan peraturan pemerintah, kepres, serta peraturan daerah dll., di dasarkan atau merujuk kepada Pancasila tersebut.

Tapi kenyataan yang ada pada Pancasila itu sendiri merupakan slogan semata, tidak melihat satu pun yang di laksanakan oleh Pemerintah Indonesia, bahkan sebagian kecil masyarakat Indonesia tidak perduli dengan azas negara Indonesia yaitu Pancasila malah mereka lebih condong untuk menerapkan ideologi yang di terapkan di kelompoknya..

Kenapa saya ragu bahwa Pancasila masih di jalankan atau di tegakkan di Indonesia ?

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang telah di sepakati untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Sebab yang lebih mengetahui apa saja yang diperlukan untuk membangun daerahnya tentu saja daerah dan orang-orang daerah itu sendiri.

Dulu sewaktu ada nya wacana penerapan otonomi daerah,  saya berpikir bahwa otonomi daerah adalah itu merupakan pembagian kekuasan/pengelolaan di bidang ekonomi, infrastruktur dan perimbangan pemasukan antara daerah dan pusat. Mungkin anggapan saya itu di karenakan kurang nya untuk mencari tahu apa sih otonomi daerah itu.

Sekarang baru saya mengerti, setelah melihat kebijakan-kebijakan yang diambil atau di putuskan oleh Pemerintah-Pemerintah Daerah  yang ada sekarang. Ternyata Otonomi daerah itu termasuk juga tentang penerapan tentang Ideologi yang akan mempengaruhi suatu daerah.  

Masalah Ideologi dan Otonomi daerah lebih lanjut bisa anda koment di bawah.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut anda apakah Indonesia merupakan negara kesatuan atau negara serikat ?

Sulit saya mengatakan bahwa Indonesia masih sebuah NKRI. Di lihat dari akibat dari Otonomi Daerah yang tidak jelas parameter yang di delegasikan untuk di daerah.

Kebijakan Yustisi yang diterapakan di Jakarta. Kebijakan yang tentu saja tidak masuk akal dan bertentangan dengan Pancasila, dan aneh nya pemerintah yang dikatakan berazaskan Pancasila ini malah mendukung keputusan Yustisi diberlakukan di jakarta  Dimana sekarang-sekarang ini pemerintah mencoba mengajak untuk mengingat kan kembali semangat dari Pancasila. Tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang di ucapkan dengan yang di jalankan. Sedangkan Yustisi merupakan ciri-ciri suatu Negara Serikat.

Kebijakan tentang implementasi ideologi suatu daerah berazaskan agama tertentu. Saya tidak perlu banyak koment terhadap. Yang satu ini karena sifat nya sangat sensitif. Yang saya maksud adalah bila Pemimpin beragama A maka dia akan menerapkan aturan yang di yakini nya tanpa memperdulikan keyakinan masyarakat yang berbeda dengan dia. Begitu sebaliknya bila pemimpin daerah beragama B maka dia menerapkan aturan seperti agama B tanpa memikirkan agama A, C, D dst.

Pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Daerah tidak memiliki keberanian untuk menyelesaikan sengketa permasalahan sensitif seperti permasalahan keyakinan yang sering terjadi konflik agama di daerah maupun di pusat.

Polisi yang memakai embel-embel ini itu. Ciri-ciri Negara Serikat menurut saya. (anda pasti tahu di Amerika ada polisi negara bagian, di Indonesia juga ada loh... )

Inti nya saya pesimis bahwa Pemerintahan Indonesia di Pusat ataupun di Daerah masih menjalan azas Pancasila.

Tulisan ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi, beradasarkan, dan berazaskan Pancasila.

Saya yakin bahwa hampir semua setuju bahwa "NKRI adalah harga mati dan Pancasila sebagai Ideologi NKRI, Bendara : Merah Putih, Lagu Kebangasaan : Indonesia Raya." Termasuk Saya (^_^).

Akhir kata, tulisan ini sebenarnya untuk Pemerintah Indonesia. yang mencoba mengajak masyarakat Indonesia untuk mengamalkan Pancasila, di mana seharusnya Pemerintahan Sekarang ini yang perlu di ajak atau di inggatkan tentang Pengamalan Pancasila.

Koq Corby Diberi Grasi Sama Presiden ?

Memang Grasi hak nya siapa?

Lama-lama masyarakat indonesia sangat gampang di pengaruhi dari pada berita-berita di tv yang selalu mencari kesalahan-kesalahan yang di perbuat. Kritis si boleh aja. tapi yang namanya GRASI  (Grasi Corby) gak bisa di ganggu gugat dengan alasan apa pun. Tidak bermaksud menyindir Metro TV atau TV yang laen, tapi terkadang pemberitaan nya seperti ingin menyudut kan Presiden dan sengaja menciptakan polemik di kalangan masyarakat indonesia.

Grasi kepada CORBY

Alasan apa menyalahkan keputusan Presiden memberi Grasi (Corby) yang memang sudah di mandat kan undang-undang. Baik itu untuk WNI atau pun WNA.

Presiden SBY

Saya pun tak yakin kalo Presiden memberikan grasi karena alasan Kemanusiaan. Yang jelas menurut saya alasan nya adalah kepetingan Presiden Itu sendiri (SBY). Tentu keputusan seorang Presiden menyangkut negara yang di pimpin nya (Republik Indonesia). 

AUSRALIA - CORBY

Sedang kan negara Australia memberikan tekanan-tekanan kepada Indonesia tentu saja masuk akal. Sebab apa pun kesalahan warga negara nya (Corby) tentu dia wajib membela. Layak nya bila warga indonesia bersalah tentu negara berkewajiban untuk membela dengan cara apa pun. Kenapa saya tekan kan dengan "cara apa pun" bisa kita bayangkan bila kita terlibat suatu masalah di negara orang lain, 

Apa yang ada di benak anda bila negara tidak melakukan apa pun terhadap anda ?

Apa yang ada di benak anda bila hampir seluruh hidup anda di penjara di negara orang lain ?

Apa yang akan di lakukan orang tua maupun saudara-saudara di negeri asal anda?

dll.

Tentu saja, anda ingin negara membela dengan cara apa pun ?

Memang memberantas Narkoba itu penting dan prioritas dalam masyarakat, tapi bukan hanya Tangkap dan Penjara titik. Apalagi menyangkut WNA di mana ada hubungan nya dengan masalah Diplomasi antara kedua negara. Sebanding atau tidak, salah atau benar tapi sebuah keputusan harus di ambil dan di coba demi kepentingan negara kita tentunya, walaupun terkadang keputusan yang di ambil memberi efek yang jelek. 

Pendapat Akhir saya untuk Grasi Corby ?

Grasi ada di tangan presiden dan tak perlu dipermasalahkan sekedar mengetahui alasan nya sih OK-OK Saja. Segala sesuatu nya saya yakin sudah di pertimbangkan presiden. Walaupun nanti efek nya mungkin saja buruk bagi Indonesia tapi tidak tertutup juga efek nya lebih menguntungkan Indonesia. Memberikan Grasi kepada Corby yang di liat adalah tujuan presiden pasti untuk Negara Republik Indonesia. ~ini hanya pendapat saya dan tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin mengungkap kan pendapat saya. :)~

sepeda motor bahan bakar gas

Mahal nya harga Bahan Bakar Minyak membuat manusia untuk mencari solusi bahan bakar alternatif. terutama kalangan menengah ke bawah yang memiliki sepeda motor. Beberapa anak bangsa telah mencoba memodif sepeda motor dengan menggunakan bahan bakar gas (elpiji tabung 3 kg).

Tentu saja itu merupakan terobosan yang sangat kreatif membuat sepeda motor dengan bahan bakar gas. tapi tidak serta merta memindahkan gas untuk keperluan dapur di buat untuk kendaraan bermotor. Di sini lah para anak bangsa yang sudah mulai membuat sepeda motor berbahan gas untuk mengembangkan riset nya mengenai kandungan gas yang tepat untuk di konsumsi oleh mesin-mesin sepeda motor yang ada sekarang.

Penulis sendiri kurang mengetahui apakah layak atau tidak bahan bakar gas yang beredar untuk keperluan kompor di jadikan bahan bakar untuk sepeda motor. Penulis pernah melihat tayangan di metro tv bahwa gas yang di pakai untuk mesin dengan kompor memiliki jenis gas yang berbeda. Dan sebaik nya pemerintah mulai melakukan riset open source mengenai bagaimana teknologi ini bisa di terapkan. Sehingga memiliki standart yang jelas mengenai pengembangan bahan bakar gas untuk sepeda motor atau mesin yang dapat menggunakan bahan bakar gas.

HASIL RAPAT PARIPURNA DPR TENTANG KENAIKAN HARGA BBM

Melihat hasil rapat DPR RI mengenai naik tidak harga BBM, penulis melihat pimpinan DPR menggiring arah sidang menjadi blunder/tidak jelas. Kenapa ?

Sebab sudah jelas dalam pembukaan rapat DPR pertama opsi yang ada pilihan Menolak atau tidak nya harga BBM.dimana seharus opsi nya sangat sederhana pilihan naik atau tidak. saya rasa di situ seharus nya di voting suara anggota DPR. Baru melakukan di lakukan revisi atau tidak terhadap  Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 berbunyi, "harga eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.".

Di sinilah letak cerdik nya Pimpinan DPR, sehingga memaksa partai-partai koalisi mengambil opsi untuk merubah/menambah pasal 7.

Sehingga membuat peluang untuk pemerintah bisa menaikan BBM di mana, pemerintah atau partai Demokrat memang sedang mencari jalan keluar bagaimana mencari celah atau payung hukum yang bisa membuat pemerintah bisa menaikan harga tanpa melanggar undang-undang.Maka Di giring lah rapat DPR langsung ke opsi merubah Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 atau tidak.

Kemudian yang menjadi tanda tanya penulis adalah apakah dalam menentukan undang-undang RAPBN itu memang di bahas di Rapat Paripurna DPR atau seharus nya ada mekanisme/aturan di mana harus melalui rapat komisi di mana yang membawahi bidang yang terkait dengan APBN. Baru di opsi tersebut di matangkan di Paripurna DPR.

Tanda tanya kedua apakah Rancangan Undang-Undang itu memang di usulkan Fraksi-Fraksi di DPR dan langsung bisa di jadikan RUU yang bisa di sah kan menjadi UU (Undang-undang) ?

Tanda tanya ketiga mengenai  Inskonstitusional keputusan Final mengenai UU APBN pasal 7 ayat 6a, di mana pasal 33 UUD 1945. Dalam ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. 

Tanda tanya ke empat adalah rancu atau  antara pasal dan ayat saling bertentangan.

 Kesimpulan:

-Ada usaha dari pimpinan DPR mengarahkan opsi di ke arah yang membukanya pemerintah menaikan  Harga BBM

-Maka perjuangan mahasiswa dan organisasi atau serikat yang ada di masyarakat tentu saja bisa masih berlanjut melalui MK untuk membatalkan undang-undang APBN 2012 Pasal 7 ayat 6a

DEMONTRASI JANGAN ANARKIS ???

Penulis setuju dengan Demontrasi atau unjuk rasa jangan lah anarkis atau sebagai masyarakat harus mengikuti aturan yang sudah di sepakati. Jelas unjuk rasa dengan merusak fasilitas umum akan sangat merugikan kita. 

Mahasiswa sebagai Garda terdepan dalam perubahan suatu negara tentu lah memahami hal-hal tersebut.

Penulis juga mengerti mengapa unjuk rasa akhir berujung anarkis bentrok dengan aparat negara. Karena sangat sulit mengatur masa yang sudah tumpah ruah yang mungkin saja emosi dan sudah di susupi oleh provokator yang mengingin kan Indonesia dalam keadaan kacau balau.

Yang menjadi masalah adalah Aksi Demo yang damai dapat menjamin pemerintah mau mendengar dan melaksanakan permintaan. Di mana sekarang ini pemerintah sudah menerapkan dalam menangani demo dengan prinsip "Anjing Menggonggong Khafilah berlalu".

Dengan Jargon silakan Demonstrasi atau unjuk rasa dengan damai, di persilakan dan di lindungi undang-undang. "Menggongong lah kalian sekeras-keras nya, asal jangan mengigit" dan dalam tanda kutip lagi "EGP =EMANG GUE PIKIRIN"

Di sinilah yang menjadi masalah,di mana suara para pendemontrasi tidak di dengar atau tidak di indahkan oleh pemerintah.Maka timbul lah anarkis di mana pemerintah lah yang memulai Anarkis terhadap suara-suara yang meminta pemerintah mendengarkan tuntutan masyarakat.

Apakah sah  melakukan Anarkis dalam unjuk rasa tersebut? menurut saya Sah. Bila pemerintah tidak mampu menjalankan tugas nya sesuai dengan yang telah di amanatkan masyarakat kepada pemerintah.

masih ingat tahun 1998 terjadi anarkis di mana-mana dan itu sah-sah saja, dengan tanda kutip "Anarkis penjarahan tidak termasuk dalam hitungan saya, bagi saya itu ada kriminal murni." 

Anarkis yang saya maksud saya adalah melumpuh aset-aset vital untuk memberikan tekanan kepada pemerintah. Karena dengan cara melumpuh kan aset-aset penting maka akan ada tekanan dari seluruh masyarakat maupun dari luar untuk segera meredam unjuk rasa yang tentu saja dengan cara mendengar apa mau nya pengunjuk rasa.

Kebijakan Naiknya Harga BBM "Pemerintah Kehabisan Akal"

    Pemerintah dalam beberapa hari ini berusaha untuk menjelaskan mengapa perlu menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Mulai dari naik nya harga minyak dunia hingga devisit nya anggaran APBN tahun ini. Beberapa ekonom pun sudah mematahkan pendapat pemerintah bahwa APBN masih aman.

    Dengan tambahan embel-embel bahwa subsidi hanya untuk masyarakat tak mampu, maka demi rasa keadilan subsidi di kurangi agar bisa di berikan ke pada masyarakat yang memang patut di subsidi melalui BLT atau BLTS. Secara logika alasan ini pun tetap saja memberikan subsidi kepada yang mampu. sebab BBM tetap di subsidi. Solusi nya hilangkan subsidi BBM.

    Tidak mau habis akal pemerintah juga memberikan alasan bahwa dengan naik nya harga BBM akan memaksa masyarakat beralih ke energi alternatif (gas, briket , batu bara dll). Jelas di sini pemerintah membankan permasalahan kepada masyarakat awam. sedangkan pemerintah sendiri tidak mau memakai energi alternatif tersebut. 

    Di mulai dari kendaraan pemerintah sampai mesin-mesin yang di pakai untuk kebutuhan masyarakat seperti mesin pembangkit tenaga listrik atau mesin yang di gunakan untuk kepentingan masyarakat. tetap saja menggunakan tenaga disel atau mesin yang menggunakan bensin.

Jelas di sini pemerintah tidak mempunyai visi dan misi yang jelas.

    Belum lagi demi meloloskan kenaikan harga BBM maka Undang-Undang APBN Pasal 7 tentang migas harus di cabut terlebih dahulu. Di mana sepertinya undang-undang yang di buat tersebut tidak mempunyai arti apa-apa bila tidak dapat di laksanakan maka dengan gampang saja di cabut. 

    Tentu tidak bijak bila masyarakat indonesia membiarkan saja masalah pencabutan undang-undang bila pemerintah tidak sanggup melaksankan maka semua undang-undang yang tidak dapat di laksanakan di cabut. Demi kenyamanan penguasa. Dimana seharusnya pemerintah memang berada di zona yang sangat tidak nyaman. Meminjam kutipan Bapak Presiden SBY "Tanya saja kepada Presiden di dunia mana ada Presiden yang merasa nyaman sebagai seorang Presiden" :)

LARANGAN PAKAIAN ROK MINI STAFF ATAU OTAK MESUM DI DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menyatakan pelarangan pakaian seksi atau rok mini staf anggota dewan adalah untuk memperbaiki citra lembaganya yang buruk di mata publik.
Demikian dikatakan Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Marzuki menjelaskan, bahwa sebenarnya tata tertib cara berpakaian staf anggota DPR itu ditangani oleh kesekjenan. Namun, sepengetahuannya tata tertib itu direkomendasikan oleh Badan Kehormatan (BK).

Memang membingungkan dengan aturan tersebut, apakah anggota DPR sudah menjadi institusi Fashion. Kalo mau memperbaiki citra kenapa wanita yang menjadi objek atau beban yang,  seperti nya sebagai sumber masalah terpuruk nya citra institusi DPR.

Menurut anda bagaimana?
Apakah tidak sebaik nya di buat aturan di DPR itu adalah "LARANGAN MEMAKAI OTAK MESUM dan KORUPSI DI LINGKUNGAN GEDUNG DPR" dari pada "LARANGAN MEMAKAI PAKAIAN SEKSI atau ROK MINI"

Permasalahan bukan lah aturan tersebut yang berpengaruh terhadap citra DPR,, tapi menurut saya kinerja mereka lah yang menentukan baik tidak nya citra institusi DPR. Janganlah membuat aturan diskiriminasi terhadap siapa pun baik itu karena Gender, Suku atau Agama.

komisi8@yahoo.com DPR Komisi VIII DPR-RI

komisi8@yahoo.com

"What???"

komisi8@yahoo.com

Potongan AnekDot komisi8@yahoo.com DPR Komisi VIII DPR-RI

“Kami ingin alamat resmi Bapak!” Dan dibalas dengan, “Nanti… nanti akan diberikan….”  Pada saat itu penyiar radio PPI Internasional menginterupsi, “Tolong disebutkan saja Pak di sini, jadi semua orang bisa dengar….” Bahkan dengan tantangan itu pun sepertinya mereka, bapak-bapak/ibu-ibu anggota Komisi VIII itu, tidak tahu… apa alamat e-mail resmi mereka… Ada 1 orang staf ahli yang mendampingi Komisi VIII sibuk bolak-balik mencoba membagikan kartu nama (yang itu pun dalam kartu nama tersebut tercantum alamat e-mail Gmail dan Yahoo ) …???
walah anggota dan staff sama sama tak bermutu. lagaknya mau study banding.

Kominfo Sesalkan Kebocoran Filter Porno

Sebenarnya bisa tidak situs porno di filter ?? gimana menurut anda ??

Selama ini Kominfo berusaha untuk memfilter semua situs situs porno tapi tetap aja hasil nya NOL BESAR. kenapa ?? Aneh memang kenapa Kominfo tidak mampu memfilter situs porno. Apalagi saya sempat mendengar di tv bahwa Menteri Kominfo Tifatul Sembiring bisa memblok/filter situs porno di kantor Kominfo.

Mungkin dengan keberhasilan memblok situ porno di kantor nya maka timbul lah ide dari Pak Tifatul Sembiring untuk menerapkan nya di seluruh indonesia. Itu pun dugaan saya saja kalo ide tersebut berasal dari keberhasilan ya dengan menggunakan filter / software yang ada di kantornya.

Apakah sebenarnya Pak Menteri Tifatul Sembiring mengerti apa yang dia kerjakan dalam memfilter situs porno. Apakah berdasarkan bisa memfilter situs porno di kantor nya terus, dia mampu memblok situs porno yang ada di dunia maya.

Saya sebenarnya setuju-setuju saja dengan kebijakan dari Pak Tifatul Sembiring sebagai Kominfo. Tapi apakah Kominfo sudah mempelajari bagaimana memblok situs porno itu.

Jangan hanya menekan Para provider di Indonesia saja yang ditekan untuk berusaha memfilter situs porno, dan dimana para provider yang mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk berusaha memenuhi aturan dari Kominfo.

By the way and any way gimana pula dengan bila content/atau search engine meng enscrypted content nya sebelum sampai ke browser nya user. seperti BlackBerry, Operamini, ucweb atau aplikasi browser yang lain dimana mereka meng enscrypted data/content sebelum sampai ke user.
atau bagaimana bila user pakai Proxy atau Browser Proxy dimana data/contenten di enscrypted terlebih dahulu baru sampai ke user, pastinya anggaran yang di keluarkan oleh Provider dan Kominfo akan sia-sia saja bisa dibilang pemborosan yang gak penting.

Wabah Ulat Bulu

Wabah ulat bulu uda menyebar ke beberapa daerah bukan di pulau jawa saja tetapi sudah kebeberapa pulau di indonesia. Jenis ulat bulu yang lagi mewabah di indonesia yang diterima LIPI adalah Lymantria marginalis, Arctonis species (belum tahu genusnya), dan Cyana veronata.



Apakah wabah ulat bulu ini hal biasa atau tidak ? saya juga tidak begitu paham, menurut pemberitaan di media tv,  meledaknya populasi merupakan kejadian yang biasa, dimana hal tersebut karena iklim mendukung perkembang biakan ulat bulu tetapi iklim saat ini menekan perkembang biakan predator alami ulat bulu.

tetapi yang menjadi masalah adalah mengapa wabah ini sulit diatasi oleh Pemerintah indonesia atau Departemen/instansi/dinas yang biasa menangani hal-hal seperti ini.

Apakah dengan alasan bahwa iklim lah yang menyebabkan wabah ulat bulu bisa dibenarkan? ooohhh Tidak Bisaaa (Katanya Sule).
Apalagi di beberapa daerah memang hal wabah ulat bulu dalam beberapa tahun akan muncul, tentu saja para instansi terkait sudah mengerti dan paham betul bagaimana cara antisipasi wabah ulat bulu ini. ("seharusnya!!")

Jadi selamat bergatal gatal masyarakat Indonesia.

Gambar Ulat Bulu Kupu kupu